POSTS

Surat Edaran tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemkab. Brebes

KLIK DOWNLOAD

Enam Aktivitas Ujaran Kebencian Berkategori Pelanggaran Disiplin ASN, klik disini

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 892.1/2202/SJ tanggal 10 April 2018 tentang Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2018 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan kesempatan bagi putera/ puteri Warga Negara Republik Indonesia bagi lulusan Sekolah Menengah tas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) jurusan IPA/IPS termasuk lulusan Paket C untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2018.

Web IPDN                         : http://spcp.ipdn.ac.id/2018/

Web Pendaftaran            : https://sscndikdin.bkn.go.id/

Adapun syarat dan ketentuan lebih lengkap tentang Pengumuman Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN dapat dilihat pada link berikut ini.

1. Surat Edaran dapat di download disini

2. Syarat Pendaftaran dapat di download disini

3. Tahapan dan Jadwal dapat di download disini

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya kegiatan Sosialisasi Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi Pegawai Negeri Sipil Jabatan Guru dari Formasi TH- K2 yang belum diangkat dalam jabatan fungsional  dan untuk menunjang kelancaran kenaikan pangkat, diharapkan hadir dalam acara sebagai berikut :

A. Angkatan I

Hari / Tanggal : Senin sd Selasa, 16 s.d 17 April 2018

Waktu : Pukul 08.30 WIB s/d selesai

Tenpat : Aula BKPSDMD Kabupaten Brebes , Jalan RA Kartini No 3 Saditan Brebes

Peserta : Urut 1 sd. 50 (dapat dilihat dilampiran, klik disini)

B. Angkatan II

Hari / Tanggal : Rabu sd Kamis, 18 s.d 19 April 2018

Waktu : Pukul 08.30 WIB s/d selesai

Tenpat : Aula BKPSDMD Kabupaten Brebes , Jalan RA Kartini No 3 Saditan Brebes

Peserta : Urut 51 sd. 100 (dapat dilihat dilampiran, klik disini)

Demikian atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

Berikut adalah nominatif daftar Karpeg yang sudah dapat diambil dari PNS formasi K2 di Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi BKPSDMD Kabupaten Brebes.

Sehubungan dengan Surat Pelaksana Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil No 240/S/BPTR/I/3/2018 tanggal 14 Maret 2018, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) yang diundangkan pada tanggal 29 Maret 2015.

BAPERTARUM PNS yang dibentuk berdasarkan KEPRES Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (TAPERUM – PNS) diakui keberadaanya sampai dengan 2 tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAPERTARUM-PNS melaksanakan Pengalihan Aset dan Hak Peserta PNS secara bertahap dab menyelesaikannya dalam waktu 2 tahun sejak Undang-Undang ini di undangkan.

BAPERTARUM PNS telah melaksanakan kewajiban :

1.    Audit atas posisi Laporan Kinerja Keuangan berbasis LIKUIDASI BAPERTARUM

2.    Pengembalian hasil pemupukan TAPERUM – PNS kepada PNS Pensiun / Ahli Waris

BAPERTARUM-PNS dibubarkan sejak tanggal 24 Maret 2018

Dana TAPERUM – PNS yang akan menjadi saldo awal PNS aktif Peserta TAPERA ditatausahakan oleh Kemenkeu.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanta diucapkan terima kasih

 

 

Mengharap bantuan Saudara untuk menghadirkan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagaimana daftar terlampir dalam acara penyerahan Petikan Surat Keputusan Kenaikan Pangkatr PNS Periode April 2018 yang akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Maret 2018
Pakaian : Pakaian Dinas pada hari itu 
Tempat : Gedung Korpri Kab. Brebes
Demikian atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.
Daftar Nama dan Jadwal dapat dilihat disini :
Download

Peraturan Bupati Brebes No 114 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 menjelaskan pemberian tambahan penghasilan (tamsil) kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes diberikan Tambahan Penghasilan atau tamsil berdasarkan pertimbangan obyektif sesuai kemampuan keuangan daerah.

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk memberikan motivasi kerja yang lebih baik bagi PNS dalam menjalankan tugas, tanggungjawab dan fungsinya.

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

1. Tambahan Penghasilan PNS;
2. Mekanisme Pelaporanl, dan
3. Sanksi.

Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji berdasarkan beban kerja sesuai jabatan, pangkat, golongan atau pertimbangan obyketif lainnya dengan mempertimbangkan tanggungjawab, dan unsure resiko dalam pelaksanaan tugas jabatan.

 

Besaran tambahan Penghasilan PNS:

1. Besaran tambahan penghasilan bagi Plt. atau Plh. Yang melaksanakan tugas paling sedikit 1 (satu) bukan diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dan besaran tambahan penghasilan pada jabatan struktural yang dilaksanakan tugasnya.
2. Besaran tambahan penghasilan pegawai bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diberikan sebesari 80% dari besaran tambahan penghasilan
3. Besaran tambahan penghasilan PNS yang ditugaskan di luar wilayah/ instansi / lembaga Pemerintah Daerah diberikan sebesar 40% dari besaran tambahan penghasilan
4. Besaran tambahan penghasilan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Tambahan Penghasilan diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 12 (dua belas) kali dan dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2017 berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 027 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Download Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2017 klik disini

 

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I Yogyakarta, Nomor : K.Reg/1730/2017 tanggal 25 Oktober 2017 perihal pencantuman gelar pada database SAPK, kami sampaikan persyaratan yang perlu dilampirkan, sebagai berikut :

1. Fotocopy sah SK CPNS yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
   
2. Fotocopy sah SK Terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
3. Fotocopy sah SK Tugas Belajar atau Surat Ijin Belajar;
4. Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama / Eselon III bagi PNS yang menempuh pendidikan pada saat sebelum yang bersangkutan diangkat Calon PNS namun lulus pendidikan serta memperleh ijasah setelah yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS;
5. Fotocopy Sah Ijasah dan Transkip nilai, pengesahan ijasah dan transkri dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Menteri Pendidikan
6. Fotocopy Sah/Surat Keterangan Akreditasi Program Studi pada saat SK Tugas Belajar atau Surat Ijin Belajar ditetapkan untuk PNS yang bersangkutan. Bagi PNS yang menempuh pendidikan melalui program tugas belajar atau ijin belajar didalam negeri setelah tanggal 21 Maret 2013 agar melampirkan surat keterangan yang menyatakan bahwa program studi yang ditempuh PNS telah memperoleh persetujuan / akreditasi minimal B oleh lembaga yang berwenang
7. Surat Ijin Penggunaan Gelar pendidikan dari pejabat yang berwenang;
8. Fotocopy sah penilaian angka kredit (PAK) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional (JFT) yang menunjukan bahwa ijasah yang diperoleh telah dinilai angka kreditnya

Pengajuan usulan peningkatan pendidikan dan pencantuman  gelar pada database SAPK dilakukan secara kolektif kepada Kepala BKPSDMD Kab. Brebes Cq. Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi

Puncak Peringatah hari ulang tahun (HUT) Ke 46 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Brebes menggelar Upacara Pengibaran Bendera yang dilaksanakan Rabu (29/11) pagi di Alun Alun setempat dengan Inspektur Upacara Bupati Brebes Idza Priyanti, SE., MH.

Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korpri ke-46, yang dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala SKPD dan di ikuti oleh Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dari seluruh Satuan Kerja yang ada di Kabupaten Brebes berlangsung hikmat.

Bupati Brebes selaku Inspektur Upacara membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo yang mengatakan sebagai sebuah Korps profesi, korpri mempunyai tuntutan untuk dapat mempererat solidaritas para anggotanya. Mendorong pengembangan kompetensi SDM nya agar menjadi aparatur yang profesional . selain itu korpri harus bisa menjaga netralitas organisasi, menempatkan pelayanan masyarakat diatas kepentingan pribadi, organisasi dan golongan.

Dalam sambutanya Presiden RI juga meminta setiap anggota Korpri harus terus memperbaiki dir, tinggalkan cara cara rurtin, jangan pernah berhenti berinovasi, manfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan terobosan layanan publik yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel.

Selain membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia dalam Upacara tersebut Bupati Brebes Idza Priyanti, SE., MH secara langsung menyerahkan penghargaan satya Lencana Karya Satya kepada tiga perwakilan yang mewakili pengabdian 30 tahun, 20 tahun dan 10 tahun. Penyematan Satya Lancana Karya Satya secara simbolis diberikan kepada Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes, Ibu Dra. Lutfiyatul Latifah berupa emas masa kerja selama 30 tahun.

Usai Upacara, masih ditempat yang sama Bupati Brebes menerima penyerahan hasil bulan dana PMI yang jumlahnya Rp. 1.425.876.700 ( satu milyar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dari ketua umum panitia bulan dana PMI yang juga wakil bupati Brebes Narjo, SH.

Upacara diakhiri dengan potong tumpeng nasi kuning oleh Bupati yang selanjutnya diserahkan kepada anggota korpri ter tua dan ter muda