Dasar Hukum :

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Bupati Brebes Nomor 104 Tahun 2017 Tanggal 15 November 2017


Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bupati dapat mendelegasikan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PNS guna mentaati ketentuan disiplin jam kerja, pelaksanaan apel pagi dan pengisian daftar hadir di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

Di setiap lingkungan Perangkat Daerah dapat ditunjuk petugas yang tugas fungsinya membidangi kepegawaian sebagai pengelola jam kerja dan absensi.

Penunjukkan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Bupati menginstruksikan kepada kepala Perangkat Daerah untuk melaporkan Laporan Rekapitulasi Absensi di lingkungan Perangkat Daerah paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya melalui BKPSDMD Kabupaten Brebes

Hari kerja umum bagi PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai dengan Jum’at.

Jumlah jam kerja umum efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dengan pengaturan sebagai berikut :

a.        Hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 07.30–16.00 WIB;

b.       Hari Jumat pukul 07.30–11.00 WIB.

Dalam pelaksanaan Hari dan Jam kerja setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan apel pagi yang diikuti seluruh PNS, dengan ketentuan sebagai berikut :

a.        Hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 07.30 WIB;

b.       Hari Jumat pukul 07.30 WIB dan dilanjutkan dengan kegiatan senam pagi/olahraga.

c.        Melaksanakan Ceramah Keagamaan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Apel Pagi.

Pelaksanaan apel sore diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah disesuaikan dengan karakteristik tupoksinya masing-masing.

Perubahan pengaturan jam kerja dapat dilakukan terkait adanya hari besar keagamaan atau cuti bersama, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


Setiap PNS wajib mentaati ketentuan Jam Kerja dengan mengisi daftar hadir setiap hari kerja.

Setiap PNS wajib mentaati ketentuan apel pagi dengan mengisi daftar hadir apel pagi setiap hari kerja di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

Pengisian daftar hadir selain dilakukan secara manual, setiap Perangkat Daerah wajib secara bertahap untuk menggunakan mesin Absensi Sidik Jari/FingerPrint.

 

Selain hari dan jam kerja Perangkat Daerah dengan spesifikasi dan karakteristik pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat, dapat menerapkan hari dan jam kerja khusus.

Pengaturan hari dan jam kerja khusus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pengaturan hari dan jam kerja khusus harus memperhatikan pemenuhan jumlah jam kerja PNS, termasuk pelaksanaan apel pagi dan apel sore.

Penerapan hari dan jam kerja khusus, dapat diberlakukan terhadap PNS yang melaksanakan tugas jaga/shift maupun terhadap PNS yang tidak melaksanakan tugas jaga/ shift.

Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menerapkan hari dan jam kerja harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

 

PNS hanya dibenarkan izin tidak masuk kerja paling lama 2 (dua) hari dalam 1 (satu) bulan.

PNS hanya diberikan izin untuk terlambat atau meninggalkan kantor di luar kedinasan paling banyak 2 (dua) hari dalam 1 (satu) bulan.

Izin sebagaimana dimaksud diperhitungkan pula secara kumulatif dan dikonversi 7,5 (tujuh koma lima) jam sama dengan 1 (satu) hari.

Izin lebih dari 2 (dua) hari, wajib mengajukan cuti.

PNS yang izin lebih dari 2 (dua) hari dan tidak mengajukan cuti, dikenakan hukuman disiplin.


Berikut adalah Hukuman Disiplin yang dijatuhkan apabila :

PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 hari kerja, maka Hukuman Disiplin Ringan berupa teguran lisan;

PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 -10 hari kerja, maka Hukuman Disiplin Ringan berupa teguran lisan;

PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 -15 hari kerja, maka Hukuman Disiplin Ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis;

PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 -20 hari kerja, maka Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 tahun;

PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 -25 hari kerja, maka Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan  Kenaikan Pangkat  selama 1 tahun;

PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 -30 hari kerja, maka Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 tahun;

PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31-35 hari kerja, maka Hukuman Disiplin Berat berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun;

PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36-40 hari kerja, maka Hukuman Disiplin Berat berupa Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah

PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41-45 hari kerja, maka Hukuman Disiplin Berat berupa Pembebasan dari Jabatan;

PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 46 hari kerja, maka Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri / pemberhentian;